Berita Politik & Kebijakan Publik
Kebijakan publik, legislasi, dan dinamika pemerintahan, disajikan dengan rujukan dokumen dan sumber resmi.
40 laporan terbaru · diperbarui otomatis setiap siklus redaksi
-
Luhut Usul Hapus Kerugian Negara dari Definisi Korupsi, Yusril Peringatkan Kebijakan Bijak
Pada Sabtu, 24 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menghapus unsur kerugian negara dari definisi tindak pidana korupsi. Yusril menegaskan setiap kebijakan publik harus berorientasi pada masyarakat, sementara rapat lanjutan bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dijadwalkan pekan depan untuk membahas perubahan definisi tersebut.
-
Survei IPO: Gerindra Puncaki Elektabilitas serta Soroti Kinerja Menteri Kabinet
Berdasarkan hasil survei terbaru dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada Sabtu, 24 Oktober 2026, peta kekuatan partai politik dan evaluasi kinerja menteri kabinet kembali menjadi sorotan publik di Jakarta.
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran: Fokus Pendidikan, Usulan Kabinet, dan Harapan Publik
Presiden Prabowo Subianto bersama putra Gibran Rakabuming Raka menandai dua tahun kepemimpinan mereka pada 24 Oktober 2026. Dalam rentang waktu tersebut, Prabowo menekankan beasiswa untuk santri, tunjangan bagi guru, serta mengusulkan pembentukan "Zaken Kabinet" atas saran Partai Hanura. Sementara itu, BBC Indonesia menyoroti pertanyaan publik apakah kebijakan mereka dapat menjawab ekspektasi rakyat. Semua peristiwa dilaporkan antara 23‑24 Oktober 2026 di tingkat nasional.
-
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumatera Utara
Jakarta, 22 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh tersangka baru terkait dugaan suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara pada Kamis malam, 22 Oktober 2026, pukul 20.29 WIB. Penangkapan ini terjadi bersamaan dengan perdebatan di DPR, di mana anggota Komisi III Soedeson Tandra menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus tetap dimasukkan dalam definisi korupsi, menolak usulan penghapusan unsur tersebut. Kasus ini menyoroti dinamika antara lembaga penegak hukum dan legislatif dalam upaya memerangi korupsi di sektor infrastruktur.
-
Prabowo Tekankan Peran Santri dalam Sejarah Kemerdekaan pada Hari Santri 2026
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato peringatan Hari Santri 2026 pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Istana Kepresidenan sekaligus dalam rapat koordinasi TPAKD. Ia menegaskan bahwa santri dan pondok pesantren merupakan bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan, mengingatkan para pemimpin agar tidak bersikap lugu, serta menjanjikan peningkatan alokasi dana bagi pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara, menandai upaya pemerintah memperkuat kelembagaan pesantren di seluruh Indonesia.
-
Ketegangan Selat Hormuz Ancaman Gangguan Pasokan BBM Indonesia
Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026 – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat setelah laporan Antara, Republika, dan CNN Indonesia mengungkap rencana serangan baru Amerika Serikat dan Israel ke Iran serta penarikan pasukan AS. Konflik yang berpotensi meluas ke Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia, menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia.
-
Presiden Prabowo Tekankan Persatuan Nasional di Tengah Sorotan Politik dan Ekonomi
Jakarta, 22 Oktober 2026 – Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (22/10) menyerukan persatuan nasional di tengah situasi global yang tak menentu, sekaligus menanggapi serangkaian sorotan politik dan ekonomi dalam tiga hari terakhir, termasuk surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia kepada PDIP, kehadiran Menteri Agraria Nusron Wahid dalam Sidang Kabinet Paripurna, serta pesan langsung Presiden kepada MSCI mengenai status pasar modal Indonesia.
-
Gerindra Ungkap 42 Menteri-Wamen Tak Optimal, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna
Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Kepresidenan pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyusul pengungkapan Partai Gerindra yang menilai 42 menteri dan wakil menteri tidak bekerja optimal, sementara media lain menyoroti peran Wakil Presiden Gibran yang dianggap simbolis.
-
Luhut Usul Ubah Definisi Korupsi: Fokus pada Penyuapan, Bukan Kerugian Negara
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajukan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Indonesia, menekankan bahwa fokus utama harus pada penyuapan, bukan sekadar kerugian negara. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas DEN di Istana Kepresidenan, bersamaan dengan pembahasan agenda ekonomi seperti hilirisasi kratom dan kemenyan. Luhut menilai perubahan definisi itu penting agar standar hukum Indonesia selaras dengan praktik internasional.
-
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Diwarnai Sorotan Kebebasan Digital dan Konsolidasi Program
Menjelang peringatan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026, dinamika politik nasional diwarnai oleh sorotan tajam terhadap kebebasan bersuara di ruang digital yang dinilai terus memburuk oleh lembaga independen, beriringan dengan langkah konsolidasi eksekutif yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan untuk mengawal program prioritas nasional.
-
Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Kepala BNPPDT, Fokus Kesejahteraan Zona Penyangga
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan komitmen menempatkan kesejahteraan masyarakat di zona penyangga sebagai prioritas utama.
-
Beragam Dinamika Politik Prabowo: Kematian Senior, Kebebasan Bersuara, dan Panggilan Menteri Ekonomi
Pada Senin, 19 Oktober 2026, tiga peristiwa politik penting terjadi di Indonesia: Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo, senior Presiden Prabowo Subianto, dilaporkan meninggal; Menteri Koordinator Politik, Hasan Nasbi, menegaskan kebebasan bersuara selama dua tahun kepemimpinan Prabowo; serta Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, termasuk Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, ke Istana untuk koordinasi kebijakan. Ketiga peristiwa ini dilaporkan oleh CNN Indonesia, Sindonews, dan Antara, masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi.
-
Muhammadiyah Desak Presiden Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab lewat Surat Terbuka
Jakarta, 18 Oktober 2026 – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, melalui surat terbuka yang diterbitkan pada Minggu, 18 Oktober 2026 pukul 07.43 WIB, menuntut Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mencabut kebijakan yang melarang penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan. Anwar Abbas menilai larangan tersebut melanggar kebebasan beragama dan menimbulkan ketegangan sosial, serta meminta dialog bilateral untuk mengatasi isu tersebut.
-
Menteri PKP Tegaskan Kualitas Material Jadi Kunci Sukses Program Gentengisasi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan urgensi menjaga kualitas material bangunan sebagai fondasi utama kesuksesan pelaksanaan program Gentengisasi yang menyasar sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 18 Oktober 2026.
-
KPK Lakukan OTT ke-23, Bupati Klaten dan Pejabat Lain Jadi Tersangka Korupsi
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-23 tahun ini yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah, serta seorang pengusaha swasta. Ketiganya ditahan di Rutan KPK selama 20 hari, menyusul penetapan tersangka dalam dugaan korupsi transfer pricing di lima klaster anggaran 2025‑2026. Penangkapan ini mendapat sorotan luas di media nasional, termasuk CNN Indonesia, Sindonews, Republika, dan Katadata.
-
Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor Jelang Dua Tahun Pemerintahan
Jumat, 16 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet Merah Putih di Istana Bogor, Jawa Barat, menjelang peringatan dua tahun masa kepresidenannya. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan serta rombongan pers. Acara ini dilaporkan oleh Sindonews, CNN Indonesia, dan Antara, yang masing‑masing menyoroti agenda perumahan, kehadiran pejabat, serta suasana malam itu.
-
Bupati Klaten Terjaring OTT, KPK Sita Uang Tunai Rp1 Miliar dan Tangkap 20 Tersangka
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026, setelah diduga menerima suap dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. KPK menyita uang tunai senilai Rp1 miliar dan menahan total 20 orang, termasuk pejabat terkait. Penangkapan diumumkan pada Jumat, 16 Oktober 2026, menimbulkan sorotan politik di tingkat provinsi dan nasional.
-
Dicecar Soal Pendanaan Organisasi, Andi Azwan Tegaskan Nol Persen Dana dari Jokowi
Sidang lanjutan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang menghadirkan saksi Andi Azwan diwarnai cecaran pertanyaan dari tim hukum Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa mengenai sumber pendanaan organisasi, sementara di sisi lain, dinamika hukum terkait polemik kepemimpinan nasional juga merembet ke ranah penyelenggara pemilu.
-
Prabowo Hadapi Tantangan Nasionalisme Pasca Putusan MK tentang Gibran
Rabu, 14 Oktober 2026, Jakarta – Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak permohonan peninjauan kembali ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam mengenai arah kebijakan nasionalisme. Putusan tersebut memicu perdebatan di DPR, partai politik, serta kalangan keluarga pejabat, dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut pemakzulan Gibran, sementara istri Wapres, Selvi Ananda, mengajak orang tua membangun komunikasi terbuka dalam keluarga. Bagaimana pemerintah menanggapi tekanan ini menjadi fokus utama publik.
-
DPR Bahas Revisi UU Sisdiknas, Mekanisme Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Masuk Agenda
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang salah satu fokus utamanya adalah mengatur secara jelas mekanisme penyetaraan ijazah pendidikan dari luar negeri, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Senin, 12 Oktober 2026.
-
Kadin Minta Pemerintah Jaga Kepastian Hukum dalam RUU Perampasan Aset
Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026 – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa pada pukul 17.03 WIB menyampaikan keberatan atas Rancangan Undang‑Undang (RUU) Perampasan Aset, sekaligus menuntut pemerintah menjamin kepastian hukum bagi investor. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan serangkaian diskusi DPR tentang kebijakan pendidikan, menandai fokus politik yang luas pada agenda legislatif hari itu.
-
Kapolri Mutasi 199 Personel, Enam Jenderal Bintang Dua Masuk Lemdiklat
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto kembali melakukan perombakan besar di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan memutasi 199 perwira tinggi dan perwira menengah, yang mencakup penugasan baru bagi enam perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri pada Senin, 12 Oktober 2026.
-
Prabowo Bahas Palestina dan Kecam Permukiman Ilegal dalam Pertemuan dengan Presiden Mesir
Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus membahas situasi krisis di Palestina serta mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel saat menerima kunjungan resmi Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 11 Oktober 2026.
-
Menteri LH Dorong Ekowisata Berkelanjutan, Pelaku Usaha Diminta Jaga Kelestarian Alam
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari berbagai media nasional pada Selasa, 29 September 2026, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mendorong pengembangan ekowisata sebagai sektor ekonomi yang bertumpu pada kelestarian alam, sekaligus mengingatkan pelaku usaha agar tetap menjaga lingkungan di tengah kemudahan perizinan.
-
DPR Janjikan Batasan Status Magang dalam RUU Ketenagakerjaan, Buruh Tekan
Pada Selasa, 29 September 2026, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, anggota DPR berjanji akan mengatur batasan status magang dalam Rancangan Undang‑Undang (RUU) Ketenagakerjaan setelah bertemu dengan serikat buruh. Buruh menuntut kepastian kerja, upah layak, dan perlindungan agar magang tidak dijadikan celah eksploitasi, sementara pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha melalui revisi regulasi. Aksi massa di depan DPR menambah tekanan, dan agenda legislatif ini juga bersamaan dengan pembahasan RUU APBN 2027 dalam rapat paripurna.
-
Beda Temuan Lapas Cibinong, DPR Panggil Ombudsman dan Lapas Banceuy Ditertibkan
Berdasarkan pemantauan lintas media pada Selasa, 29 September 2026, dinamika pengawasan lembaga pemasyarakatan nasional bergejolak menyusul inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong yang mengungkap dugaan fasilitas mewah narapidana, memicu respons cepat dari parlemen, pemerintah, hingga langkah penertiban lanjutan di Lapas Banceuy.
-
Pemerintah Lakukan Audit Forensik Keuangan Haji dan Temukan Ratusan Ribu Data Invalid
Pemerintah di bawah instruksi Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah pembenahan tata kelola ini mengemuka seiring temuan 400.000 data jemaah haji yang invalid, yang berdampak pada perbaikan antrean haji nasional.
-
DPRD Maluku Desak Distribusi Merata Pinjaman Daerah Rp269 Miliar ke 11 Kabupaten/Kota
Pada Selasa, 29 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku secara resmi mengajukan usulan agar pinjaman daerah senilai Rp269 miliar dibagi secara merata ke seluruh 11 kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Permintaan ini disampaikan dalam rapat pleno DPRD dengan tujuan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di tiap wilayah, mengurangi kesenjangan alokasi dana, dan memastikan setiap daerah tingkat dua mendapat dana yang cukup untuk proyek infrastruktur dan layanan publik. DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana tersebut.
-
Golkar Apresiasi Kebijakan Impor BBM Bahlil, Sementara Jokowi Soroti KTA PSI
Pada Minggu, 27 September 2026, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), memuji kebijakan impor BBM yang dipimpin Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai langkah optimal bagi ketahanan energi nasional. Di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampilkan keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada acara nobar film di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, dan kemudian mengumumkannya kembali dalam rapat koordinasi (Rakorda) di Bekasi. Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, menolak mengomentari status politik Jokowi. Kedua pernyataan ini muncul dalam rentang waktu kurang dari lima jam, menandai dinamika politik menjelang akhir tahun.
-
GKSR Rayakan HUT ke-1, Usulkan Ambang Batas Parlemen 1% dalam RUU Pemilu
Pada Sabtu, 26 September 2026, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pertama mereka dengan mengajukan usulan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 1% dalam Rancangan Undang‑Undang (RUU) Pemilu kepada DPR. Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menyampaikan usulan tersebut dalam rapat internal yang dihadiri anggota partai-partai non‑parlemen. Usulan ini muncul bersamaan dengan sejumlah dinamika politik lain, termasuk pernyataan Andre Rosiade tentang Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan pengukuhan kepengurusan baru Partai Ummat.
-
Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Guruh Soekarnoputra, Putra Bung Karno
Pada Sabtu, 26 September 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Guruh Soekarnoputra, putra pertama Presiden Soekarno yang dikenal sebagai pencipta lagu "Kala Sang Surya Tenggelam". Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada sang seniman sekaligus menanggapi tudingan media yang memutar kata‑kata beliau. Peristiwa ini dilaporkan secara berbeda oleh tiga media: CNN Indonesia, Sindonews, dan BBC News Indonesia.
-
Guruh Soekarnoputra Meninggal, PDIP Sebut Seniman Besar dan Pejuang Marhaenis
Guruh Soekarnoputra, adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, meninggal dunia pada Sabtu dini hari, 26 September 2026, di RS MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Kedua media independen, CNN Indonesia dan Sindonews, melaporkan kematiannya serta rencana pemakaman di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, bersebelahan dengan makam ibunya, Fatmawati. PDIP menegaskan beliau adalah seniman besar, sosok marhaenis, dan pejuang partai. Laporan ini disampaikan melalui pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan dilaporkan pada pukul 07.38 WIB (Sindonews) serta 08.10 WIB (CNN Indonesia).
-
Keluarnya Sejumlah Terpidana Kasus Hukum Soroti Kebijakan Pembebasan Bersyarat
Kebijakan pembebasan bersyarat kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah narapidana kasus hukum berbeda dilaporkan menghirup udara bebas. Berdasarkan himpunan laporan media nasional, dinamika hukum ini mencakup kasus-kasus yang menarik perhatian luas masyarakat sepanjang akhir September 2026.
-
Polri Sita Aset Bupati Gowa Senilai Rp5,5 Miliar Terkait Dugaan Pemerasan
Jakarta, Sabtu, 26 September 2026 – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita aset milik Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dengan nilai perkiraan Rp5,5 miliar. Penyitaan tersebut terkait dugaan empat aksi pemerasan yang menjerat sang bupati. Polri menegaskan tidak ada intervensi dalam proses penyidikan, sementara media mengonfirmasi fakta penyitaan secara berulang.
-
Sidak Ombudsman Temukan Bangunan Mirip Vila di Lapas Cibinong, DPR Desak Tindak Tegas
Berdasarkan laporan investigasi yang dihimpun dari berbagai media nasional pada Jumat, 25 September 2026, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya fasilitas mewah menyerupai vila dan apartemen serta botol minuman keras di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini memicu respons keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendesak penindakan tegas terhadap pejabat terkait.
-
DPR Naikkan Ambang Batas Parlemen, Reaksi PSI, Jokowi, dan Analisis BBC
Jakarta, 25 September 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) menjelang Pemilu 2029. Usulan tersebut memicu beragam respons: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuntut reformasi demi keadilan suara, Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan penuh kepada DPR, sementara BBC menyoroti potensi dampak kebijakan bagi publik. Apa saja argumen masing‑masing pihak, dan bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi pemilih serta partai politik?
-
Presiden RI Gelar Dua Pertemuan Penting di Istana: Buruh dan Delegasi Angkatan Laut Italia
Pada Kamis, 24 September 2026, Presiden Republik Indonesia menerima dua rangkaian pertemuan penting di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjemput perwakilan organisasi buruh pada pukul 12.57 WIB, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut delegasi Marina Militare Italia, awak kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi, pada pukul 14.48 WIB. Kedua pertemuan tersebut menandai perhatian khusus pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan dan kerja sama pertahanan maritim, dengan latar belakang renaming kapal Garibaldi menjadi KRI Sriwijaya-100 yang diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
-
KPK Dalami Rp106,3 Miliar Aliran Uang Korupsi, Tambah Aset & Satu Tersangka OTT
Jakarta, Rabu, 23 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki aliran uang korupsi senilai Rp106,3 miliar yang diduga terkait proyek ATR/BPN, sambil menambah daftar aset yang disita, termasuk satu unit mobil milik anggota DPRD Bengkulu. Pada hari yang sama, KPK juga mengungkap bahwa mantan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, menguasai Rp11,53 miliar uang hasil korupsi, dan dalam operasi tangkap (OTT) terbaru hanya menjerat satu tersangka tunggal meski total penangkapan mencapai 14 orang.
-
Puan Maharani Ungkap Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Syarat Pencalonan Presiden
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Puan Maharani menyampaikan bahwa wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen serta aturan syarat pencalonan presiden oleh minimal dua partai politik telah dibahas secara informal antarpartai, berdasarkan laporan yang dihimpun dari berbagai media pada Selasa, 22 September 2026.
-
Mahkamah Konstitusi Periksa Gugatan Sengketa Pilpres Terkait Syarat Pendidikan Gibran
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pemeriksaan perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berfokus pada polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memicu dinamika hukum baru di tengah sorotan publik.