Berita Bencana & Kebencanaan Indonesia
Gempa bumi, erupsi, kebakaran hutan, dan peringatan dini cuaca resmi BMKG. Untuk keputusan keselamatan, rujuk BMKG dan BNPB langsung.
40 laporan terbaru · diperbarui otomatis setiap siklus redaksi
-
Karhutla Indonesia Ditingkatkan Pengawasan Satelit, DPR Usulkan Terorisme Lingkungan, dan Sorotan Internasional
Sabtu, 24 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan nasional dan internasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaiki metode pemantauan dengan citra satelit, sementara DPR mengusulkan revisi UU Kehutanan agar pelaku karhutla masuk golongan terorisme lingkungan. Di sisi lain, otoritas Singapura memperluas investigasi ke sepuluh perusahaan, termasuk PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), setelah muncul tuduhan penyebab kebakaran. Insiden di Gunung Ciremai yang mengancam satwa liar, seperti bayi surili yang hampir terbakar, menambah urgensi penanganan.
-
Kabut Asap Karhutla di Palembang Batalkan Konser Musisi dan Anjlokkan Omset Pedagang
Kondisi udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang pada Sabtu, 24 Oktober 2026 berdampak luas pada sektor hiburan dan perekonomian lokal, memaksa sejumlah musisi nasional membatalkan penampilan serta memicu penurunan omset yang tajam bagi para pedagang setempat.
-
TBLA Klarifikasi Afiliasi ke Perusahaan Terduga Karhutla, Komdigi Tuntut Meta Jelaskan Pembatasan Konten AI
Pada Jumat, 23 Oktober 2026, Tunas Baru Lampung (TBLA) mengirimkan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dugaan afiliasi dengan perusahaan yang dituding terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada saat bersamaan, konsorsium digital Komdigi menuntut Meta Platforms Inc. memberikan penjelasan resmi atas respons chatbot Meta.ai yang menyatakan konten karhutla diblokir atas permintaan kementerian. Kedua peristiwa ini terjadi di Jakarta dan Lampung, melibatkan regulator pasar modal, perusahaan teknologi, serta isu lingkungan yang sensitif, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi informasi dan akuntabilitas korporasi.
-
Karhutla 2026: Pemerintah Didesak Transparansi, Bantuan Asing, dan Penolakan Tanam Sawit
Pada Jumat, 23 Oktober 2026, sejumlah media nasional mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia, mulai dari kebakaran di Gunung Lawu hingga tawaran bantuan asing. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menginventarisasi bantuan, Menteri Lingkungan Hidup Hashim menolak rumor lahan karhutla akan ditanami sawit untuk biodiesel. Akademisi dan aktivis HAM menuntut pemerintah mengungkap pemilik lahan serta korporasi terkait, sedangkan Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap “cool” dan bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran.
-
Dampak Karhutla Meluas: Warga Malaysia dan Ratusan Ribu Warga RI Terdampak
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan regional memicu krisis kesehatan serius, di mana warga Malaysia harus bergulat dengan penyakit akibat kabut asap kiriman, sementara di dalam negeri, Kementerian Kesehatan mencatat ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga Kamis, 22 Oktober 2026.
-
KDM Siapkan Rp250 Ribu per Hari untuk Warga Bantu Padamkan Karhutla Ciremai
Jawa Barat, 22 Oktober 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengumumkan skema pembayaran Rp250.000 per orang per hari, ditambah bonus, bagi warga yang turun membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Ciremai. Kebijakan ini diluncurkan pada Kamis malam, bersamaan dengan laporan nasional bahwa tujuh provinsi terdampak karhutla akan menerima total bantuan Rp1,23 triliun. Pemerintah menegaskan komitmen serius menanggulangi kebakaran yang memicu kabut asap, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perhitungan kerugian ekonomi masih dalam tahap awal.
-
Prabowo Soroti Negara Pengolok Karhutla Padahal Perusahaan Asing Ikut Terlibat
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah negara asing yang kerap mengolok-olok Indonesia terkait masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara di sisi lain perusahaan asal negara-negara tersebut justru beroperasi dan terindikasi terlibat langsung dalam pelanggaran lingkungan di tanah air, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
-
70.239 Balita Terserang ISPA Akibat Karhutla, Puan Minta Pemerintah Bebaskan Biaya Pengobatan
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, lebih dari tujuh puluh ribu balita di Indonesia dilaporkan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan. Ketua DPR Puan Maharani mengkritik pemerintah karena belum menyediakan layanan kesehatan gratis bagi korban. Asap tebal juga menyebar ke Malaysia meski hujan lebat turun, menambah tekanan lintas batas. Pemerintah kini diminta mengatasi beban kesehatan anak dan menanggung biaya pengobatan.
-
Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Tiga Di Antaranya Perusahaan Asing
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan sebanyak 11 korporasi sebagai tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan tiga di antaranya teridentifikasi merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), berdasarkan laporan yang dihimpun pada Kamis, 22 Oktober 2026.
-
Asap Karhutla Mengancam Paru: Risiko, Dampak, dan Tindakan Mitigasi di Indonesia
Pada Rabu, 21 Oktober 2026, empat media independen melaporkan peningkatan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Sumatera dan Kalimantan. Asap tersebut menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan paru‑paru masyarakat, memicu respons diplomatik Malaysia, serta menyoroti peran perusahaan perkebunan First Resources yang mengelola lebih dari 200 ribu hektare lahan. Manulife Indonesia dan Detik Health menambahkan data tentang risiko pernapasan dan waktu pemulihan tubuh setelah terpapar. Bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan publik dapat mengurangi dampak kesehatan menjadi fokus utama laporan ini.
-
Prabowo Sebut Korporasi Biang Kerok Karhutla, 4 Pintu TN Tanjung Puting Ditutup
Berdasarkan laporan berbagai media nasional pada Rabu, 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia merupakan bentuk 'terorisme lingkungan' karena tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan adanya campur tangan manusia dan korporasi, di tengah penutupan empat pintu wisata Taman Nasional Tanjung Puting serta ancaman terhadap ekosistem pertanian.
-
Mahasiswa Demo di Berbagai Kota Tuntut Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, mahasiswa dari aliansi Komite Sadar menggelar demonstrasi di sejumlah kota, termasuk Tugu Tani, Jakarta, menuntut agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatra, dan Papua secara resmi dinyatakan bencana nasional. Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan pemerintah yang baru saja menjatuhkan sanksi pada enam perusahaan penyebab kebakaran, sementara organisasi keagamaan Muhammadiyah menyerukan pembenahan tata kelola hutan.
-
KPK Surat ke Panglima TNI, BNPB Disorot; BRIN Uji Singkong Padamkan Karhutla
Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menindaklanjuti dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersiap menguji campuran singkong sebagai bahan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua isu ini diangkat secara bersamaan oleh empat media independen, menyoroti tantangan integritas lembaga penanggulangan bencana dan upaya inovatif mengatasi kebakaran yang mengancam enam spesies satwa di Kalimantan.
-
Turis Malaysia Diimbau Hindari Wisata Bahari di Tengah Ancaman Cuaca Buruk dan Kabut Asap
Berdasarkan laporan Detik Travel Nusantara pada Selasa, 20 Oktober 2026, Asosiasi Selam Malaysia (MSDA) mengeluarkan imbauan resmi bagi para wisatawan agar tidak memaksakan diri melakukan perjalanan laut dan wisata bahari. Keputusan ini diambil menyusul kondisi cuaca buruk serta tebalnya kabut asap yang mengganggu jarak pandang di sejumlah wilayah perairan.
-
Darurat Karhutla 2026: 70 Ribu Balita Terjangkit ISPA dan Ribuan Penerbangan Terdampak
Berdasarkan himpunan laporan dari berbagai media independen pada Selasa, 20 Oktober 2026, krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air telah menimbulkan dampak masif terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, serta melumpuhkan sektor transportasi udara dengan ribuan penerbangan domestik yang terganggu.
-
KPK Geledah 8 Lokasi Terkait Kasus BNPB di Tengah Kepemimpinan Baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di delapan lokasi berbeda terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersamaan dengan dinamika kepemimpinan baru lembaga tersebut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 20 Oktober 2026.
-
ASEAN Siap Bantu Padamkan Karhutla, Indonesia Minta Perusahaan Bangun Embung dan Sumur Bor
Senin, 19 Oktober 2026, Menko Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengumumkan kesiapan negara‑negara ASEAN, termasuk Malaysia dan Singapura, untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan. Malaysia mengirim tiga pesawat dan 52 personel, sementara Singapura mengancam tindakan hukum terhadap perusahaan yang diduga penyebab asap lintas batas. Pemerintah Indonesia pula menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk meminta perusahaan membangun embung dan sumur bor sebagai langkah pencegahan. Upaya penyelamatan satwa, termasuk puluhan orang utan, juga dilaporkan pada hari yang sama.
-
Karhutla Belum Ditetapkan Bencana Nasional, Menko Dudung Tegaskan Negara Masih Sanggup
Pada Senin, 19 Oktober 2026, Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan Indonesia masih mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meski belum dinyatakan bencana nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra sebagai kendala utama, sementara Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus di Istana. Kabut asap yang menyebar ke Asia Tenggara memicu status siaga Level 3 oleh ASMC, dan kasus ISPA meningkat di provinsi jauh dari titik api. Dampak ekonomi terlihat dari ribuan penerbangan domestik yang dibatalkan antara 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026.
-
Kabut Asap Karhutla di Indonesia Dampak Kesehatan, Penerbangan, dan Penanggulangan
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus melanda wilayah Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta sejak pertengahan Agustus 2026. Pada Senin, 19 Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Nasional memperpanjang status tanggap darurat hingga 9 November 2026. Sementara itu, Institut Dermatologi Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan risiko pernapasan pada anak, dan lebih dari 2.400 penerbangan domestik terdampak. Pemerintah provinsi, lembaga keagamaan, serta akademisi memberikan pernyataan masing‑masing terkait penanganan kebakaran.
-
BNPB Ungkap 44 Area Karhutla di Sumsel, DPR Desak Tindakan Cepat
Pada Minggu, 18 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 44 area konversi hutan dan perkebunan Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel merencanakan penyemaian dry ice selama 10 hari untuk memadamkan api, sementara anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menuntut pemerintah mempercepat penanganan yang telah berlangsung hampir empat bulan. Di sisi lain, perusahaan kelapa sawit seperti Golden Agri dan Wilmar membantah keterlibatan mereka setelah diminta klarifikasi oleh SGX RegCo. Semua pernyataan tersebut muncul pada hari yang sama, menandakan intensitas perhatian publik dan institusional terhadap krisis hutan ini.
-
Kasus ISPA Akibat Karhutla di Indonesia Tembus 283 Ribu, Dampak Luas
Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan mencatat total 283.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dipicu oleh kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia. Angka ini dilaporkan oleh CNN Indonesia dan menandai peningkatan signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara BMKG menyatakan asap mulai menjauhi wilayah Jabodetabek sejak 17 Oktober, daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan bahkan negara tetangga masih terdampak. Perusahaan energi Pertamina PN Sumatera Utara dan Bangka Belitung (PN Sumbagut) merespons dengan membagikan 2.200 masker kepada warga Medan, sedangkan pakar iklim dunia, World Meteorological Organization (WMO), memperingatkan potensi kelanjutan krisis asap yang dipicu El Nino. Bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mengatasi beban kesehatan ini menjadi sorotan utama.
-
BPBD Hulu Sungai Selatan Apresiasi AALI Tangani Karhutla di Lahan Warga
Kandangan, 18 Oktober 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara resmi mengapresiasi inisiatif Anak Usaha (AALI) yang berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan warga setempat. Upaya penanganan yang dilakukan pada pagi hari itu melibatkan tim sukarelawan lokal, peralatan pemadam sederhana, dan koordinasi dengan otoritas setempat. BPBD menilai tindakan tersebut meningkatkan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi ancaman kebakaran yang meluas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.
-
Penanganan Karhutla Berlanjut, Provinsi Kalteng Percepat Distribusi Air Bersih
Sabtu, 17 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus melanda beberapa wilayah Indonesia, termasuk daerah pegunungan di Karanganyar, Jawa Tengah, dan provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bahaya asap, sementara pemerintah provinsi Kalteng mempercepat penyaluran air bersih guna mengurangi dampak kesehatan. Upaya pemadaman melibatkan 244 personel gabungan, dan Singapura menuding tujuh perusahaan Indonesia sebagai penyebab kebakaran. Bagaimana respons pemerintah, lembaga kesehatan, dan sektor swasta menjadi fokus utama laporan ini.
-
Komisi VIII DPR Dorong Sinergi Atasi Karhutla Sumsel, BPBD Sebar 2,4 Ton Dry Ice
Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyerukan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Sumatera Selatan. Bersamaan dengan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan menyemai dry ice sebanyak 2,4 ton pada 15‑16 Oktober 2026. Upaya ini bertujuan mereduksi kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi, sementara tekanan internasional muncul setelah Singapura mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
-
Dua Staf Meninggal Akibat Karhutla Bromo, Manajemen Artotel Dampingi Keluarga Korban
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, memakan korban jiwa setelah dua staf Artotel Cabin Bromo dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak asap saat memantau musibah tersebut pada Kamis, 15 Oktober 2026.
-
Kabut Asap Indonesia Turun 30% Pesanan Liburan Singapura, Wisatawan Toba Kecewa, Ujian Malaysia Ditunda
Sabtu, 17 Oktober 2026, kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia meluas hingga Singapura, Malaysia, dan wilayah wisata domestik seperti Danau Toba. Dampaknya menurunkan pesanan liburan ke Singapura sebesar 30 persen, mengecewakan wisatawan yang mengunjungi Danau Toba, serta memaksa Kementerian Pendidikan Malaysia menunda ujian akhir sekolah. Penyebab utama adalah kebakaran hutan yang terus menyala, sementara respons pemerintah dan industri pariwisata masih berupaya mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi.
-
Kabut Asap Indonesia Turun 30% Pesanan Tur ke Singapura, Dampak Regional
Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berasal dari Kalimantan menyebar ke wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, sekaligus melintasi Selat Malaka hingga mengganggu sektor pariwisata Singapura. Menurut laporan Detik.com, pesanan tur ke Singapura anjlok 30 persen. BMKG mengimbau warga tetap waspada, sementara DPR menuntut transparansi data perusahaan penyebab kebakaran. Dampak kesehatan, ekonomi, dan politik menjadi sorotan utama.
-
KPK Ungkap Barang Bukti Korupsi BNPB: Uang Miliaran dan Emas Batangan Disita
Jakarta, 17 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu menginformasikan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI peran mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto dalam dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) bencana, termasuk penemuan uang miliaran rupiah dan emas batangan di ruang kerjanya. Penggeledahan yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2026 di kantor BNPB menambah sorotan atas alokasi anggaran bencana yang selama ini dipertanyakan. KPK menegaskan koordinasi erat dengan TNI untuk mengamankan barang bukti dan melanjutkan penyidikan.
-
Karhutla dan Kabut Asap Kualanamu: Dampak Penerbangan serta Upaya Sumur Bor untuk Pemulihan Gambut
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, kabut asap yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, menyebabkan tiga penerbangan domestik dibatalkan. Sementara itu, Satgas Penanggulangan dan Rehabilitasi (PRR) melaporkan pembangunan 1.198 sumur bor selesai di tiga provinsi sebagai bagian dari program pemulihan lahan gambut yang terdampak banjir. Menurut The Conversation Indonesia, peran aktif warga menjadi faktor penentu keberhasilan rehabilitasi gambut. Semua peristiwa ini terjadi bersamaan, menyoroti keterkaitan antara kebakaran hutan, kualitas udara, transportasi, dan upaya restorasi ekosistem.
-
Skandal Dana Kebencanaan BNPB: DPR Sebut Kejahatan Kemanusiaan Terburuk
Kasus dugaan korupsi dana kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Komisi III DPR RI menilai tindakan tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan terburuk, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pimpinan baru BNPB memastikan proses hukum dan penyidikan berjalan tanpa intervensi.
-
Kabut Asap Karhutla Memaksa Penutupan Sekolah di Timor Leste dan Tingkatkan Kasus ISPA di Indonesia
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menyebar hingga ke Timor Leste, memaksa pemerintah negara tersebut menutup sekolah selama tiga hari. Di Indonesia, Badan Kesehatan melaporkan 283 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran kesehatan lintas batas, menyoroti dampak regional kebakaran hutan, serta menuntut respons koordinasi antar‑negara.
-
Warga RI Sesak, 277 Ribu Kasus ISPA Terkait Karhutla, 5,3 Juta Masker Disalurkan
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, ribuan warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melaporkan gejala pernapasan akut (ISPA). Menurut Kementerian Kesehatan, sebanyak 277 ribu kasus ISPA tercatat, termasuk 62 ribu anak usia 0‑5 tahun. Pemerintah menanggapi dengan menyalurkan 5,3 juta masker dan menurunkan 2.106 tenaga kesehatan ke daerah terdampak, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dipimpin Letjen TNI Kristofor Sianturi berjanji mengkaji kembali luasan kebakaran.
-
Prabowo Harap Hujan Redakan Kabut Asap Karhutla, Singapura Bagikan N95
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Sumatra, Kalimantan, dan kini Papua memicu kabut asap tebal hingga menyeberang ke Malaysia, Singapura, dan Timor‑Leste. Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan pada hujan untuk meredakan situasi, sementara pemerintah Singapura mulai mendistribusikan masker N95 gratis kepada warga rentan. Pemerintah Indonesia berupaya menekan sumber asap, dan negara‑negara tetangga menyoroti dampak kesehatan serta ekonomi yang timbul.
-
Viral Langit Oranye, 10 Wilayah RI dengan ISPU Berbahaya, 2.106 Nakes Turun Tangan
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, langit oranye yang menyilaukan menandai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda beberapa provinsi Indonesia; Kementerian Kesehatan menurunkan 2.106 tenaga kesehatan untuk membantu penanganan, sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional mencatat sepuluh wilayah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masuk kategori berbahaya, termasuk Palembang yang kualitas udaranya memburuk drastis.
-
Karhutla Ganggu Penerbangan, Okupansi Hotel Turun hingga 10% di Daerah Terdampak
Rabu, 14 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda beberapa provinsi Indonesia mengakibatkan kabut asap tebal, mengganggu operasi penerbangan domestik dan internasional, serta menurunkan okupansi hotel di wilayah terdampak hingga diproyeksikan hanya 10%. Dampak ini dirasakan oleh maskapai, pelaku pariwisata, serta lembaga konservasi satwa liar.
-
BMKG Ungkap Sebaran Asap Karhutla, 223 Tersangka Ditetapkan, Tetangga Malaysia-Singapura Masih Terdampak
Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia pada pukul 13.00 WIB, sementara negara tetangga Malaysia dan Singapura masih merasakan dampaknya. Pada hari yang sama, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim menetapkan 223 orang dan 9 perusahaan sawit sebagai tersangka karhutla. Penelusuran jejak perusahaan kelapa sawit asal Malaysia‑Singapura oleh Walhi menambah dimensi lintas batas dalam penyebab kebakaran. Semua fakta ini dilaporkan oleh empat media independen: Republika News, Detik Health, CNN Indonesia, dan Sindonews.
-
KPK Lakukan OTT Pejabat BNPB Terkait Korupsi Di Tengah Bencana Karhutla
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah situasi krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan menyita barang bukti berupa uang tunai serta emas batangan.
-
KPK Sita Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT BNPB, BNPB Janji Kooperatif
Pada Selasa, 13 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah emas. OTT dilaksanakan di kantor pusat BNPB, Jakarta, sebagai bagian dari upaya KPK memberantas dugaan korupsi di lembaga penanggulangan bencana. BNPB menanggapi dengan menyatakan akan kooperatif dan tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, sementara beberapa pejabat BNPB mengaku belum menerima informasi lengkap terkait OTT tersebut.
-
Kabut Asap Karhutla Picu Gangguan Transportasi Udara dan Jarak Pandang di Berbagai Wilayah
Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap pekat terus meluas dan mengganggu aktivitas publik, mulai dari tertundanya operasional penerbangan komersial rute Jakarta–Singkawang hingga memburuknya jarak pandang di Palembang pada Selasa, 13 Oktober 2026.
-
Prabowo Prioritaskan Penanganan Karhutla di 6 Provinsi, Tanjung Puting Utama
Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan 639 hektare lahan masih dalam proses pemadaman dan lebih dari 60.000 personel dikerahkan secara darat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan jumlah personel tersebut, sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa karhutla di Kalimantan dan Sumatera belum akan dinyatakan bencana nasional. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, habitat penting orangutan, dijadikan prioritas utama dalam upaya pemadaman.