70.239 Balita Terserang ISPA Akibat Karhutla, Puan Minta Pemerintah Bebaskan Biaya Pengobatan
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, lebih dari tujuh puluh ribu balita di Indonesia dilaporkan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan. Ketua DPR Puan Maharani mengkritik pemerintah karena belum menyediakan layanan kesehatan gratis bagi korban. Asap tebal juga menyebar ke Malaysia meski hujan lebat turun, menambah tekanan lintas batas. Pemerintah kini diminta mengatasi beban kesehatan anak dan menanggung biaya pengobatan.
Menurut laporan Sindonews Nasional, tepatnya pada pukul 09.53 WIB, jumlah balita yang terjangkit ISPA mencapai 70.239 orang. Puan Maharani menekankan pentingnya penyediaan layanan medis gratis serta tanggung jawab pemerintah atas biaya pengobatan, mengingat kondisi anak-anak yang sangat rentan. Detik Health menambahkan bahwa meski hujan lebat dan badai petir melanda Malaysia, kabut asap tetap menyelimuti wilayah tersebut, menandakan bahwa partikel halus dari kebakaran Indonesia belum terdispersi sepenuhnya. CNN Indonesia Internasional melaporkan adanya pertukaran respons antara mantan Menteri Perdagangan Lutfi dan pejabat Malaysia‑Singapura, menyoroti dimensi diplomatik dari krisis asap. Katadata Riset & Ekonomi menyoroti pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang menegaskan proyek IKN tidak terpengaruh oleh karhutla di Kalimantan, berupaya menenangkan kekhawatiran investor. Sementara itu, The Conversation Indonesia menekankan bahwa kredibilitas Indonesia diuji ketika bencana lingkungan melintasi batas negara, menuntut komunikasi pemerintah yang transparan untuk menjaga reputasi internasional.
Dampak bagi pembaca
Lonjakan kasus ISPA pada balita meningkatkan beban pada fasilitas kesehatan daerah, terutama di provinsi Kalimantan. Jika pemerintah tidak menanggung biaya pengobatan, keluarga miskin berisiko menunda perawatan, memperburuk morbiditas anak. Secara lintas batas, asap yang terus melanda Malaysia dapat memicu protes publik dan tekanan diplomatik, memaksa Indonesia mempercepat penanggulangan karhutla serta memperkuat koordinasi regional. Kebijakan respons cepat, termasuk penyediaan obat, vaksinasi, dan program pemantauan kualitas udara, menjadi langkah mitigasi yang mendesak.
Buka sumber asal: Kompilasi 5 Media (Detik Health, CNN Indonesia Internasional, Katadata Riset & Ekonomi)