Waketum Golkar Doli Kurnia Desak DPR Tindak Lanjuti Putusan MK dan MA atas Gibran

Jakarta, Senin, 9 November 2026 – Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, menyerukan agar DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Partai Golkar pada pukul 16.38 WIB, menekankan pentingnya respons parlemen agar tidak terjadi kebuntuan politik dan menegakkan kepastian hukum.

Berdasarkan laporan Republika News, Doli Kurnia menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan pertanyaan dan meminta klarifikasi terkait putusan MK yang menolak permohonan pengesahan ijazah Gibran, serta putusan MA yang menegaskan prosedur administratif yang harus dipenuhi. Ia menambahkan bahwa tindakan DPR akan menjadi sinyal kuat bagi publik bahwa lembaga legislatif berperan aktif dalam menjaga integritas institusi negara. Sementara itu, CNN Indonesia Nasional & Politik menyoroti bahwa Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa senior politik Panda Nababan sempat membahas putusan MK yang sama dalam rapat internal partai. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa isu putusan MK menjadi bahan diskusi lintas partai, memperkuat argumen Doli Kurnia bahwa DPR perlu memberi respons yang terkoordinasi. Di sisi lain, Sindonews Nasional melaporkan wafatnya Panda Nababan pada pagi hari Senin, 9 November 2026, yang menambah nuansa duka di kalangan politikus senior. BBC News Indonesia, meski tidak berhubungan langsung dengan isu Gibran, melaporkan kasus pajak pembalut yang berujung gugatan ke MK, memperlihatkan beban agenda Mahkamah Konstitusi yang semakin padat. Kedua laporan tersebut memberikan konteks politik yang lebih luas, di mana dinamika internal partai dan isu-isu hukum lainnya turut memengaruhi fokus legislatif.

Dampak bagi pembaca

Seruan Doli Kurnia dapat memicu perdebatan intens di DPR mengenai mekanisme pengawasan atas putusan MK dan MA, berpotensi menghasilkan rekomendasi perubahan regulasi pendidikan tinggi bagi pejabat publik. Jika DPR menanggapi secara proaktif, hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan menegaskan posisi lembaga legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, kegagalan respons dapat menimbulkan persepsi stagnasi politik, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya.