120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Wapres Gibran
Pada Rabu, 11 November 2026, 14.58 WIB, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Inisiatif ini diajukan setelah sejumlah pihak menilai dugaan pelanggaran dan kelayakan jabatan Wapres, dan kini menunggu keputusan pimpinan DPR untuk mengumumkannya dalam rapat paripurna terdekat.
Berdasarkan laporan Katadata Riset & Ekonomi, DPR secara resmi menerima usulan HMP yang diajukan oleh 120 anggota DPR, menandai langkah pertama dalam proses pemakzulan. CNN Indonesia Nasional & Politik menegaskan bahwa usulan tersebut didukung oleh delapan fraksi, menyoroti kesepakatan lintas partai untuk menyampaikan sikap bersama kepada pimpinan DPR. Sementara itu, Sindonews Nasional menyoroti peran Fraksi PKS, khususnya anggota Mardani Ali Sera, yang secara terbuka mendorong pimpinan DPR agar usulan tersebut diumumkan dalam sidang paripurna berikutnya. Sindonews menambahkan bahwa dorongan ini muncul pada pukul 13.05 WIB, menandai intensitas politik yang meningkat menjelang agenda legislatif. BBC News Indonesia memberikan konteks prosedural, menjelaskan bahwa proses pemakzulan Wapres memerlukan tiga tahapan: (1) pengajuan HMP oleh anggota DPR, (2) pembahasan dan persetujuan dalam rapat paripurna, serta (3) keputusan akhir yang dapat berujung pada pemanggilan sidang khusus atau pemungutan suara. BBC menekankan bahwa meskipun usulan telah diajukan, belum ada kepastian waktu pelaksanaan sidang paripurna terkait.
Dampak bagi pembaca
Usulan HMP ini menimbulkan dinamika politik yang signifikan, memicu perdebatan publik tentang akuntabilitas pejabat tinggi serta potensi dampak pada stabilitas pemerintahan. Jika DPR mengumumkan pemakzulan dalam paripurna terdekat, hal ini dapat memperkuat peran legislatif dalam pengawasan eksekutif, namun juga berisiko menimbulkan polarisasi di antara partai politik dan masyarakat. Pemerintah diperkirakan akan memperketat komunikasi publik untuk mencegah spekulasi berlebih, sementara partai-partai oposisi dapat memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan agenda reformasi.
Buka sumber asal: Kompilasi 4 Media (Katadata Riset & Ekonomi, CNN Indonesia Nasional & Politik, Sindonews Nasional)