Luas Karhutla Tersisa 96,07 Ha, BNPB Gandeng Operasi Darat-Udara; Kemenhut Waspada Kebakaran Sengaja
Jakarta, 30 September 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum padam di enam provinsi prioritas telah menyusut menjadi 96,07 hektare. Penurunan ini diumumkan pada Rabu, 30 September 2026, bersamaan dengan intensifikasi operasi darat dan udara. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mengingatkan adanya dugaan kebakaran sengaja untuk mengubah status hutan, dan pihak otoritas pariwisata melaporkan jalur pendakian di Pegunungan Kawi masih ditutup karena api yang masih menyala.
Berdasarkan laporan Republika News, BNPB mencatat bahwa luas karhutla yang belum teratasi di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan berkurang drastis menjadi 96,07 hektare. Untuk menanggulangi sisa api, BNPB mengerahkan tim pemadam darat serta pesawat pemadam kebakaran, menargetkan pemadaman total dalam beberapa hari ke depan. Katadata Riset & Ekonomi menyoroti kekhawatiran Kementerian Kehutanan atas modus kebakaran yang diduga disengaja di kawasan konservasi, dengan tujuan menurunkan kualitas hutan dan mengubahnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Sementara itu, Detik Travel Nusantara menambahkan bahwa meskipun luas kebakaran berkurang, titik api masih aktif di Pegunungan Kawi, sehingga jalur pendakian belum dibuka untuk wisatawan. Ketiga media menekankan bahwa penurunan luas tidak serta merta menandakan akhir ancaman, melainkan menuntut pengawasan lebih ketat terhadap potensi kebakaran kembali.
Dampak bagi pembaca
Penurunan luas karhutla menjadi 96,07 hektare memberikan harapan bagi pemulihan ekosistem dan mengurangi polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun, dugaan kebakaran sengaja menimbulkan risiko hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan hutan. Penutupan jalur pendakian Pegunungan Kawi berdampak pada sektor pariwisata lokal, mengurangi pendapatan bagi komunitas sekitar. Untuk mitigasi, BNPB disarankan memperkuat koordinasi dengan Kemenhut dalam deteksi dini, meningkatkan patroli satelit, serta melibatkan masyarakat dalam program pencegahan kebakaran. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan rencana darurat bagi sektor pariwisata agar dapat beradaptasi bila kebakaran kembali muncul.
Buka sumber asal: Kompilasi 3 Media (Republika News, Katadata Riset & Ekonomi, Detik Travel Nusantara)