1.673 Penerbangan Domestik Terdampak Karhutla, 907 Dibatalkan atau Ditunda
Kementerian Perhubungan mencatat 1.673 penerbangan domestik terganggu akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antara 11 Agustus dan 9 Oktober 2026, dengan 907 di antaranya dibatalkan atau ditunda; gangguan ini meliputi rute di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, memaksa maskapai seperti Batik Air dan NAM Air menghentikan layanan sementara, sementara kualitas udara di Palembang mencapai indeks berbahaya 638, menambah risiko kesehatan bagi penumpang dan masyarakat.
Berdasarkan laporan Kontan Industri & Pangan, Kemenhub mencatat total 1.673 penerbangan berjadwal domestik terdampak asap karhutla selama periode 11 Agustus–9 Oktober 2026. Sindonews menambahkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 907 penerbangan harus dibatalkan atau ditunda karena visibilitas rendah dan penurunan kualitas udara di beberapa bandara. CNN Indonesia Ekonomi menyoroti dampak konkret di Kalimantan Tengah, di mana Bandara Iskandar Pangkalan Bun terpaksa menutup sementara operasi penerbangan. Maskapai Batik Air dan NAM Air menghentikan layanan mereka hingga kondisi asap membaik, dan penumpang diarahkan untuk memeriksa informasi resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. Detik Health melaporkan bahwa kualitas udara di Palembang merosot drastis, mencatat indeks polusi udara (AQI) mencapai 638—level yang dikategorikan berbahaya. Paparan asap berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan dan kardiovaskular. Sementara itu, BBC News Indonesia menyoroti dampak ekonomi mikro: pendapatan pedagang UMKM dan pengemudi ojek online (ojol) menurun signifikan karena penurunan aktivitas di wilayah terdampak kabut asap.
Dampak bagi pembaca
Gangguan penerbangan menimbulkan penundaan perjalanan, pembatalan tiket, dan potensi kerugian finansial bagi maskapai serta industri pariwisata. Penurunan pendapatan UMKM dan ojol memperparah beban ekonomi rumah tangga di daerah terdampak. Risiko kesehatan akibat kualitas udara berbahaya menuntut tindakan preventif, seperti penggunaan masker N95 dan pembatasan aktivitas luar ruangan. Pemerintah diharapkan memperkuat koordinasi antar‑Kemenhub, BMKG, dan otoritas bandara untuk penerbitan peringatan dini, serta menyediakan bantuan sosial bagi sektor informal yang terdampak.
Buka sumber asal: Kompilasi 5 Media (CNN Indonesia Ekonomi, Kontan Industri & Pangan, Detik Health)