Komisi III DPR Diduga Disadap, Anggota DPR Soroti Kasus Penyadapan Presiden

Pada Kamis, 5 November 2026, sejumlah anggota DPR mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjadi menjelang sidang kasus pencemaran nama baik serta tudingan ijazah palsu. Tuduhan ini muncul bersamaan dengan kehadiran Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana Roy Suryo, terdakwa, menampilkan ijazah-ijazahnya. Berbagai media independen, termasuk Republika News, Katadata, CNN Indonesia, dan Sindonews, melaporkan reaksi politikus serta indikasi keterlibatan Komisi III DPR dalam penyadapan tersebut.

Berdasarkan laporan Republika News, Jokowi tidak banyak berbicara setelah persidangan yang menyinggung dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik dengan Roy Suryo. Sementara itu, Katadata menyoroti pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut adanya indikasi makar di balik penyadapan Presiden Prabowo. CNN Indonesia menambahkan bahwa Roy Suryo sempat tertawa ketika Jokowi memperlihatkan rangkaian ijazahnya di depan publik sidang, menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dokumen tersebut. Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo, mencatat empat kejanggalan saat Jokowi menampilkan ijazah, sebagaimana dilaporkan Sindonews. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia menekankan pentingnya peran Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk mencegah penyadapan ilegal terhadap pejabat tinggi. BBC News Indonesia juga mengonfirmasi kehadiran Jokowi di sidang tersebut, menegaskan bahwa isu penyadapan menjadi sorotan publik. Antara Tekno & Esports menambahkan bahwa alat LIMS (Laboratory Information Management System) diduga digunakan untuk menyadap komunikasi Presiden Prabowo, menambah dimensi teknis pada kasus ini. Meskipun tidak ada data telemetri resmi yang dapat mengonfirmasi secara teknis, konsistensi laporan dari tujuh media menunjukkan adanya pola perhatian serius terhadap potensi pelanggaran privasi dan keamanan data di tingkat tertinggi negara.

Dampak bagi pembaca

Pengungkapan dugaan penyadapan ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas institusi legislatif dan keamanan data pribadi pejabat publik. Jika terbukti, dapat memicu reformasi kebijakan perlindungan data, memperkuat peran Lembaga PDP, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR, khususnya Komisi III. Langkah mitigasi yang diusulkan meliputi audit independen terhadap sistem komunikasi DPR, peningkatan transparansi prosedur penyadapan, dan penegakan sanksi hukum bagi pihak yang terlibat dalam pelanggaran privasi.