Kebakaran Hebat Papua Selatan, Tiga Perusahaan Dicurigai, Helikopter Jatuh, BPGMN Prioritaskan Penanganan Gambut
Pada Selasa, 10 November 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda wilayah Papua Selatan menewaskan satu awak helikopter Super Puma yang sedang melakukan water‑bombing, sementara dua orang lainnya selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengungkap adanya tiga perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran tersebut, dengan total lahan terbakar seluas 22.914,25 hektare. Pemerintah menyiapkan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) ketiga perusahaan itu, dan Badan Pengelolaan Gambut Nasional (BPGMN) menjadikan hutan gambut di kawasan tersebut prioritas penanganan. Kebakaran terjadi di area PSN pangan dan energi serta rawa‑gambut yang rawan kebakaran.
Berdasarkan laporan Antara, Letjen Kristomei Sianturi menegaskan tiga perusahaan diperkirakan berperan dalam penyulutan api, meski belum ada proses hukum final. Sindonews menambahkan bahwa pemerintah akan mencabut seluruh HGU milik ketiga perusahaan tersebut, mencakup lahan seluas 22.914,25 hektare yang terbakar. Kedua media menekankan urgensi tindakan administratif sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang meluas. Sementara itu, Katadata menyoroti bahwa kebakaran melanda kawasan rawa dan gambut, sehingga BPGMN memprioritaskan penanganan hutan gambut Papua Selatan untuk mencegah emisi karbon besar-besaran. CNN Indonesia melaporkan insiden helikopter Super Puma yang jatuh di Sungai Barito saat melakukan operasi water‑bombing; dua awak selamat, satu dinyatakan meninggal. Insiden ini menambah dimensi risiko operasional dalam upaya pemadaman, menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan peralatan dan prosedur keselamatan di daerah terpencil.
Dampak bagi pembaca
Kebakaran ini memperparah degradasi hutan gambut, meningkatkan risiko kebocoran karbon dan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada PSN pangan dan energi. Pencabutan HGU dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi perusahaan terkait, namun diharapkan menjadi sinyal tegas bagi industri untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Kecelakaan helikopter menyoroti perlunya peningkatan standar keselamatan penerbangan dalam operasi pemadaman, termasuk pelatihan awak dan pemeliharaan peralatan. Pemerintah dan BPGMN diharapkan memperkuat koordinasi antar‑lembaga, mempercepat rehabilitasi lahan terbakar, serta meningkatkan pemantauan satelit untuk deteksi dini kebakaran di wilayah gambut.
Buka sumber asal: Kompilasi 4 Media (Antara Berita Terkini & Bencana, Sindonews Ekonomi & Bisnis, Katadata Riset & Ekonomi)