Prabowo Desak Reformasi PBB di KTT BRICS 2026, Berdampingan dengan Xi dan Putin

Pada Minggu, 13 September 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS yang diselenggarakan di India. Dalam rangkaian acara foto bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Prabowo menyampaikan bahwa Perserikatan Bangsa‑Bangsa harus tetap menjadi pusat sistem multilateral dengan reformasi agar lebih representatif, responsif, dan mampu menghasilkan kebijakan konkret bagi masyarakat dunia. Pernyataan tersebut disiarkan oleh Sindonews Nasional pada pukul 07.57 WIB, sementara CNN Indonesia Internasional menyoroti kehadirannya di barisan depan foto bersama pemimpin BRICS pada pukul 14.00 WIB.

Menurut laporan CNN Indonesia Internasional, Prabowo muncul berdampingan dengan Xi dan Putin dalam sesi foto resmi, menandakan posisi Indonesia yang semakin menonjol di antara negara‑negara BRICS. Sindonews Nasional menambahkan bahwa dalam pidato singkatnya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural PBB, termasuk penyesuaian hak suara dan mekanisme pengambilan keputusan agar lebih mencerminkan kepentingan negara‑negara berkembang. Sementara itu, Foreign Policy Dispatch, yang memuat artikel berjudul "Who Wears the BRICS Crown?", menyoroti persaingan strategis antara India dan China dalam menentukan agenda blok, dan mencatat bahwa pernyataan Prabowo dapat menjadi sinyal Indonesia untuk memposisikan diri sebagai jembatan antara kekuatan BRICS dan agenda reformasi global. Ketiga media tersebut sepakat bahwa kehadiran Prabowo menambah dimensi politik Indonesia dalam diskusi multilateral, meski masing‑masing menekankan aspek yang berbeda: visual diplomasi (CNN), agenda reformasi PBB (Sindonews), dan dinamika kekuasaan BRICS (Foreign Policy Dispatch).

Dampak bagi pembaca

Pernyataan Prabowo berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam negosiasi reformasi PBB, khususnya dalam upaya menyeimbangkan kepentingan negara maju dan berkembang. Jika agenda reformasi mendapat dukungan di antara anggota BRICS, dapat mempercepat perubahan struktural di PBB, seperti penyesuaian Dewan Keamanan. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini membuka peluang diplomatik yang lebih luas, sekaligus menuntut pemerintah untuk menyiapkan kebijakan luar negeri yang selaras dengan tuntutan multilateral tersebut.