Komjen Pol Rudi Darmoko Pimpin Sidang Pemecatan Irjen Ahrie Sonta, Profil Lengkap
Jumat, 13 November 2026, Komjen Pol Rudi Darmoko, peraih Adhi Makayasa 1993, memimpin sidang pemecatan Irjen Ahrie Sonta dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri ini menjadi sorotan karena menegakkan standar integritas aparat. Rudi Darmoko menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim Sidang KKEP, sementara kasus ini juga dibahas oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pernyataan kepada media. Peristiwa ini menarik perhatian publik dan politisi, mengingat implikasinya terhadap akuntabilitas kepolisian di Indonesia.
Berdasarkan laporan Sindonews Nasional, profil Komjen Pol Rudi Darmoko menonjol karena prestasinya meraih Adhi Makayasa pada tahun 1993 serta penunjukannya sebagai Ketua Majelis Hakim Sidang KKEP Polri. Ia ditugaskan memimpin sidang pemecatan Irjen Ahrie Sonta yang diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sindonews menekankan bahwa peran Rudi dalam proses etik ini mencerminkan upaya Polri menegakkan kode etik profesi. Sementara itu, CNN Indonesia Nasional & Politik menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang memaparkan fakta-fakta baru terkait kasus penyadapan tersebut. CNN menekankan bahwa perintah penyadapan berasal dari Jenderal Listyo Sigit, menambah dimensi politik dalam penyelidikan. Meskipun tidak menyebutkan Rudi Darmoko secara eksplisit, laporan ini memberikan konteks kepemimpinan tertinggi Polri yang mendukung proses sidang KKEP. Antara Berita Terkini & Bencana menampilkan komentar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni tentang program “Poliran” yang bertujuan memberantas kriminalitas hingga ke akarnya. Meski fokus pada kebijakan kepolisian, kutipan ini menegaskan bahwa lembaga legislatif juga memantau upaya reformasi internal Polri, termasuk proses etik yang dipimpin Rudi Darmoko.
Dampak bagi pembaca
Pemecatan Irjen Ahrie Sonta melalui sidang KKEP yang dipimpin Rudi Darmoko menegaskan komitmen Polri terhadap akuntabilitas internal, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Pengawasan dari DPR, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Sahroni, menambah tekanan politik untuk memperkuat reformasi dan menekan praktik penyadapan ilegal. Jika proses ini berjalan transparan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi penegakan kode etik di masa depan, sekaligus menurunkan risiko penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat keamanan.
Buka sumber asal: Kompilasi 3 Media (Antara Berita Terkini & Bencana, CNN Indonesia Nasional & Politik, Sindonews Nasional)