Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Prabowo Siapkan Pengganti
Jakarta, Kamis, 12 November 2026 – Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden setelah menyerahkan surat berhenti di Istana Merdeka. Keputusan itu diumumkan pada pukul 16.04 WIB melalui BBC News Indonesia dan dikonfirmasi oleh Sindonews pada pukul 16.32 WIB. Presiden Prabowo Subianto menyambut langkah Gibran dengan pelukan, sekaligus menyiapkan dua calon pengganti yang akan dibahas bersama koalisi partai. Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Prabowo berwenang memilih pengganti, sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penyelidikan kasus penyadapan yang melibatkan Presiden, menambah kompleksitas politik menjelang pemilihan umum.
Berdasarkan laporan Sindonews Nasional, Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran usai menerima surat pengunduran diri di Istana Merdeka, menandai akhir masa jabatan Gibran yang dimulai pada 2024. BBC News Indonesia menyoroti pertanyaan siapa yang akan menggantikan Gibran, mengingat proses pemakzulan belum selesai secara formal. Sementara itu, CNN Indonesia Nasional & Politik menampilkan pernyataan Menkumham Yusril Ihza Mahendra bahwa Prabowo memiliki wewenang memilih dua calon wakil presiden baru, dan pertemuan dengan partai koalisi akan diatur untuk mencapai konsensus. Berbeda perspektif, Republika News menyoroti dukungan MUI terhadap Kapolri yang menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, menegaskan pentingnya transparansi dalam dinamika politik internal. Antara Berita Terkini & Bencana menambahkan penjelasan Yusril tentang perbedaan antara pemakzulan dan pengunduran diri, memperjelas bahwa Gibran tidak dimakzulkan secara resmi namun mengajukan surat berhenti. Kombinasi sudut pandang ini menampilkan gambaran lengkap tentang proses transisi kepemimpinan dan implikasi hukum‑politik yang menyertainya.
Dampak bagi pembaca
Pengunduran diri Gibran menimbulkan ketidakpastian dalam koalisi pemerintahan, memaksa partai-partai pendukung untuk menegosiasikan calon pengganti yang dapat menjaga keseimbangan kekuasaan. Jika dua calon yang diusulkan Prabowo tidak memperoleh dukungan mayoritas DPR, proses pemilihan wakil presiden dapat memicu perdebatan konstitusional. Selain itu, dukungan MUI terhadap penyelidikan penyadapan menambah tekanan pada pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas, yang berpotensi memengaruhi persepsi publik menjelang pemilu 2029.
Buka sumber asal: Kompilasi 5 Media (CNN Indonesia Nasional & Politik, Republika News, Sindonews Nasional)