GeeGitMEDIA
Prabowo Klaim 125 Kebijakan Dihasilkan dalam 2 Tahun, Rencanakan Gratis Biaya Sekolah
politik

Prabowo Klaim 125 Kebijakan Dihasilkan dalam 2 Tahun, Rencanakan Gratis Biaya Sekolah

19 Sep 2026 • 03:20 WIB · Redaktur Desk Politik

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pada Jumat, 18 September 2026, bahwa pemerintahnya telah merumuskan 125 kebijakan dalam kurang dari dua tahun, sekaligus menyatakan rencana menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk membahas gratisnya biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri. Pengumuman tersebut disampaikan di Jakarta pada malam hari, menyoroti upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

Kebijakan yang Dihasilkan125 kebijakan
Rentang Waktu Pemerintahankurang dari 2 tahun
Tanggal Pengumuman18 September 2026
Redaksi BertugasRedaktur Desk Politik

Berdasarkan laporan Antara Berita Terkini & Bencana, Presiden Prabowo menyampaikan klaim tersebut pada Sabtu, 19 September 2026, pukul 01.50 WIB, menekankan produktivitas kabinet dalam menghasilkan 125 kebijakan strategis sejak ia menjabat. Sementara itu, Sindonews Nasional menyoroti fokus kebijakan pendidikan, mencatat bahwa Prabowo berencana menggelar Ratas pada Jumat, 18 September 2026, pukul 23.22 WIB, untuk membahas penggratiskan biaya sekolah negeri. Kedua media menampilkan nada optimis, namun Antara lebih menekankan kuantitas kebijakan, sedangkan Sindonews menyoroti kualitas kebijakan pendidikan. Tidak ada data telemetri resmi yang dapat mengonfirmasi jumlah kebijakan atau detail anggaran, sehingga angka 125 kebijakan tetap bersumber pada pernyataan resmi presiden yang dilaporkan oleh kedua outlet.

Dampak bagi pembaca

Jika kebijakan gratis biaya pendidikan terealisasi, masyarakat luas terutama keluarga berpenghasilan rendah dapat merasakan penurunan beban biaya pendidikan, berpotensi meningkatkan partisipasi sekolah. Namun, implementasinya menuntut alokasi anggaran yang signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal. Secara politik, klaim 125 kebijakan dapat memperkuat citra kinerja pemerintah di mata pemilih, namun juga membuka ruang kritik bila kebijakan tersebut tidak terbukti efektif atau transparan.

Buka sumber asal: Kompilasi 2 Media (Antara Berita Terkini & Bencana, Sindonews Nasional)