Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Penekanan Akses Keuangan Daerah oleh Bima
Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026 – Menteri Keuangan Bima menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 % pada tahun 2026 tidak dapat dicapai hanya dengan belanja pemerintah dan investasi besar; perluasan akses keuangan daerah menjadi kunci utama. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) yang menyiapkan Perpres tentang kepatuhan bisnis terhadap HAM, serta rencana Telkom Indonesia memperkuat kedaulatan digital untuk menjadikan RI sebagai Indo‑Pacific Digital Hub. Semua upaya tersebut diarahkan untuk menutup kesenjangan antara target 8 % dan realisasi pertumbuhan riil yang tercatat BPS sebesar 5,29 % pada kuartal II 2026.
Berdasarkan laporan Sindonews Nasional, Bima menekankan bahwa pencapaian target 8 % harus didukung oleh perluasan akses keuangan, terutama di daerah‑daerah yang masih terpinggirkan. Ia menyoroti pentingnya peran bank daerah, fintech, dan lembaga keuangan mikro dalam menyediakan kredit produktif bagi UMKM serta meningkatkan inklusi keuangan. Sementara itu, Republika News menyoroti langkah KemenHAM yang tengah menyusun Perpres tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih berkelanjutan dan etis, yang secara tidak langsung dapat memperkuat kepercayaan investor serta memperluas basis keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. CNBC Indonesia Tech & Inovasi menambahkan bahwa Telkom Indonesia fokus pada pengembangan infrastruktur digital, termasuk jaringan serat optik dan layanan cloud, untuk mendukung konektivitas inklusif. Upaya tersebut dipandang sebagai fondasi bagi ekosistem digital yang memungkinkan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) menjangkau wilayah terpencil, selaras dengan agenda Bima tentang akses keuangan. Data resmi BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 % (y‑on‑y), jauh di bawah target 8 % yang diusung pemerintah. Angka ini menjadi acuan penting bagi semua pihak untuk menilai efektivitas kebijakan yang sedang dirumuskan.
Dampak bagi pembaca
Jika target 8 % tidak tercapai, daerah‑daerah berisiko mengalami stagnasi ekonomi, memperlebar kesenjangan pendapatan, dan menurunkan daya beli masyarakat. Perluasan akses keuangan melalui bank daerah, fintech, dan kebijakan kepatuhan HAM dapat meningkatkan aliran kredit ke sektor produktif, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan menstimulasi konsumsi. Penguatan infrastruktur digital oleh Telkom mempercepat adopsi layanan keuangan digital, yang pada gilirannya memperluas basis nasabah dan meningkatkan inklusi keuangan. Pemerintah perlu mempercepat implementasi Perpres HAM, memperkuat regulasi fintech, serta mengalokasikan anggaran untuk jaringan broadband di wilayah terpencil guna menutup kesenjangan pertumbuhan antara target dan realisasi.
Buka sumber asal: Kompilasi 3 Media (Republika News, Sindonews Nasional, CNBC Indonesia Tech & Inovasi)