Guterres Serukan Reformasi Tata Dunia Seiring Kekuatan Beralih ke Ekonomi Berkembang
Pada Minggu, 13 September 2026, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyampaikan kepada pemimpin blok ekonomi berkembang di New Delhi bahwa tatanan global pasca Perang Dunia II harus dirombak agar lebih seimbang, sementara laporan Foreign Policy Dispatch pada Selasa, 15 September 2026 menyoroti perlunya perubahan hukum perang di era drone yang semakin mengancam warga sipil.
Berdasarkan laporan UN News, Guterres menegaskan bahwa institusi utama seperti Dewan Keamanan PBB tidak lagi mencerminkan realitas kekuasaan yang kini didominasi oleh negara‑negara berkembang. Ia mengajak para pemimpin ekonomi baru untuk berperan aktif dalam merumuskan kembali aturan-aturan internasional yang adil. Di sisi lain, Foreign Policy Dispatch menyoroti fenomena "hunting civilians from the sky"—penembakan sipil oleh drone—yang semakin umum dan menuntut perubahan hukum perang. Meskipun fokusnya berbeda, kedua sumber sepakat bahwa dinamika kekuasaan global menuntut pembaruan kerangka hukum internasional. UN News menekankan aspek institusional, sedangkan Foreign Policy Dispatch menyoroti tantangan teknologi militer yang menguji batas etika perang. Kedua perspektif ini saling melengkapi, menggambarkan tekanan simultan dari perubahan geopolitik dan inovasi militer yang memaksa komunitas internasional meninjau kembali aturan lama.
Dampak bagi pembaca
Jika seruan Guterres diikuti, reformasi Dewan Keamanan dan lembaga PBB lainnya dapat membuka ruang bagi negara‑negara berkembang memperoleh suara yang lebih proporsional, memperkuat legitimasi keputusan global. Di samping itu, pembaruan hukum perang untuk mengatur penggunaan drone dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan menurunkan risiko konflik asimetris. Namun, proses reformasi diperkirakan akan menghadapi perlawanan dari negara‑negara pendiri yang enggan melepaskan hak veto. Implementasi kebijakan baru juga memerlukan konsensus teknis tentang standar penggunaan teknologi militer, yang masih menjadi perdebatan di forum internasional.
Buka sumber asal: Kompilasi 2 Media (Foreign Policy Dispatch, UN News (Perserikatan Bangsa-Bangsa))