GeeGitMEDIA
Prabowo Desak Institusi Keuangan Global Tingkatkan Respons terhadap Negara Berkembang
pangan

Prabowo Desak Institusi Keuangan Global Tingkatkan Respons terhadap Negara Berkembang

13 Sep 2026 • 12:20 WIB · Redaktur Desk Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 13 September 2026, mengimbau institusi keuangan internasional untuk melakukan transformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara‑negara berkembang, sekaligus memberi dukungan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam upaya memberantas mafia beras dan menindak temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai.

Media yang Mengutip2
Redaksi BertugasRedaktur Desk Ekonomi

Berdasarkan laporan Detik Finance, Prabowo menegaskan bahwa lembaga keuangan global, termasuk Bank Dunia dan IMF, sudah seharusnya menyesuaikan kebijakan mereka dengan realitas ekonomi negara‑negara berkembang. Ia menyoroti perlunya akses pembiayaan yang lebih adil, penurunan biaya pinjaman, serta peningkatan investasi pada sektor produktif. Sementara itu, CNN Indonesia Ekonomi menyoroti dukungan Presiden kepada Mentan Andi Amran yang tengah menggencarkan operasi melawan jaringan mafia beras. Prabowo menyatakan bahwa penindakan terhadap praktik tidak transparan dalam rantai pasok pangan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memberi sinyal kepada lembaga keuangan global bahwa Indonesia menuntut akuntabilitas dalam setiap investasi pertanian. Kedua media menampilkan sudut pandang yang berbeda—Detik menekankan reformasi keuangan internasional, sedangkan CNN menyoroti aksi konkret di bidang pertanian—namun keduanya menyatukan pesan bahwa kebijakan inklusif dan penegakan hukum menjadi prioritas dalam agenda ekonomi Prabowo. Tidak ada data telemetri resmi yang dapat diverifikasi untuk pernyataan ini.

Dampak bagi pembaca

Seruan Prabowo dapat mendorong dialog lebih intens antara pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan multilateral, berpotensi menghasilkan paket pembiayaan yang lebih lunak bagi proyek infrastruktur dan agrikultur. Bagi pelaku usaha kecil, kebijakan yang lebih responsif dapat menurunkan beban biaya modal. Namun, perubahan kebijakan internasional memerlukan konsensus luas; oleh karena itu, langkah mitigasi meliputi pembentukan forum bilateral, penyusunan proposal reformasi yang didukung data sektoral, serta peningkatan transparansi dalam rantai pasok pangan untuk mengurangi ruang gerak mafia.

Buka sumber asal: Kompilasi 2 Media (Detik Finance, CNN Indonesia Ekonomi)