Pengusaha Soroti UMP Tinggi, Pengangguran Masih Tinggi di Beberapa Daerah
Pada Senin, 9 November 2026, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menyoroti bahwa meskipun beberapa daerah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tinggi, tingkat pengangguran di wilayah‑wilayah tersebut tetap meningkat. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan peluncuran Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur mekanisme penetapan UMP serta hak istirahat haid dua hari bagi pekerja perempuan. Pengusaha menilai kebijakan upah belum tentu mendorong penciptaan lapangan kerja, sementara pemerintah daerah dan dewan pengupahan berupaya menyeimbangkan kesejahteraan pekerja.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia Ekonomi, mekanisme penetapan UMP dan UMK diatur oleh UU Nomor 27 Tahun 2026 yang melibatkan pemerintah daerah serta dewan pengupahan. Proses ini menekankan analisis biaya hidup, produktivitas, dan kondisi ekonomi regional sebelum menetapkan upah minimum, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan daya saing industri. Detik Finance menambahkan bahwa Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menilai tingginya UMP tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Ia menekankan bahwa beban biaya upah yang tinggi dapat membuat perusahaan ragu berinvestasi atau menambah tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di daerah‑daerah dengan UMP tinggi tetap tinggi. Perspektif ini menyoroti kekhawatiran sektor usaha terhadap kebijakan upah yang dianggap kurang fleksibel. Sementara itu, Sindonews Ekonomi & Bisnis menyoroti bagian lain dari UU yang mengatur hak perempuan, yaitu libur haid dua hari. Ketentuan ini dimaksudkan memperkuat perlindungan hak pekerja perempuan, sekaligus menambah beban biaya operasional bagi perusahaan. Kombinasi antara kebijakan upah tinggi dan tambahan hak pekerja menimbulkan tantangan bagi pengusaha dalam mengelola biaya tenaga kerja.
Dampak bagi pembaca
Implikasi kebijakan UMP tinggi dan hak tambahan bagi pekerja perempuan dapat memperluas kesenjangan antara upah dan kesempatan kerja. Bagi pekerja, peningkatan upah memberi daya beli lebih besar, namun tingginya pengangguran mengurangi manfaat tersebut secara luas. Bagi pengusaha, beban biaya upah dan hak tambahan dapat menurunkan profitabilitas, mendorong penundaan ekspansi atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah daerah dan dewan pengupahan perlu meninjau kembali keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan penciptaan lapangan kerja, misalnya dengan mengadopsi kebijakan upah yang lebih fleksibel atau insentif bagi perusahaan yang menambah tenaga kerja. Seruan dari asosiasi pengusaha seperti APINDO dapat menjadi dasar dialog lintas‑sektor untuk menyesuaikan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja.
Buka sumber asal: Kompilasi 3 Media (CNN Indonesia Ekonomi, Detik Finance, Sindonews Ekonomi & Bisnis)