Program 1 Orang 1 Rekening Sasar 25 Juta Warga dengan Anggaran Rp1,28 Triliun
Pemerintah resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,28 triliun guna menopang pelaksanaan Program Satu Orang Satu Rekening yang menargetkan sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok desil 1 hingga 4 pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan Sindonews Ekonomi & Bisnis yang dirilis pada Jumat, 23 Oktober 2026, 14.37 WIB, inisiatif strategis ini dirancang untuk memperluas inklusi keuangan nasional secara masif. Program tersebut memfokuskan jangkauannya kepada kelompok masyarakat rentan yang belum memiliki akses perbankan formal, dengan penyaluran dana yang signifikan untuk memastikan partisipasi aktif warga dalam sistem keuangan resmi. Di sisi lain, liputan mendalam dari CNN Indonesia Ekonomi dan Detik Finance pada hari yang sama menyoroti realitas sosial yang kontras di tengah masyarakat, seperti perjuangan para pencari kerja dalam bursa tenaga kerja (job fair) di Jakarta. Berdasarkan laporan CNN Indonesia Ekonomi, seorang ibu bernama Desi Sulasmi Bahri (55) turut mendatangi job fair Pemprov DKI Jakarta demi membantu mencarikan pekerjaan bagi kedua anaknya. Sentimen serupa diperkuat oleh laporan Detik Finance yang mengangkat kisah Suci (24), seorang pencari kerja yang telah menganggur selama enam tahun dan menjadi korban penipuan lowongan kerja. Meskipun laporan dari CNN Indonesia Ekonomi dan Detik Finance lebih menitikberatkan pada dinamika ketenagakerjaan dan tantangan ekonomi mikro yang dihadapi warga di lapangan, data dari Sindonews Ekonomi & Bisnis menegaskan langkah makro pemerintah melalui suntikan anggaran finansial yang masif untuk memperkuat ketahanan ekonomi lapisan bawah.
Dampak bagi pembaca
Implementasi Program Satu Orang Satu Rekening dengan alokasi anggaran Rp1,28 triliun ini diharapkan mampu meningkatkan literasi serta inklusi keuangan bagi 25 juta warga dari kelompok desil 1 hingga 4. Bagi masyarakat, kepemilikan rekening resmi akan mempermudah penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran serta mendorong akses terhadap produk pinjaman dan tabungan yang aman. Namun, tantangan utama bagi pemerintah dan otoritas perbankan adalah memastikan edukasi finansial berjalan beriringan, mengingat masih tingginya kerentanan ekonomi masyarakat bawah terhadap masalah ketenagakerjaan dan penipuan berbasis kerja.
Buka sumber asal: Kompilasi 3 Media (CNN Indonesia Ekonomi, Sindonews Ekonomi & Bisnis, Detik Finance)