Prabowo Perintahkan Tidak Sentuh Hutan Primer dalam Rencana Lahan Pangan Baru

Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 23 Oktober 2026, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka atau menyentuh hutan primer dalam upaya membuka lahan baru untuk mencapai target produksi pangan nasional. Arahan ini disampaikan kepada seluruh jajaran kementerian di tengah kekhawatiran akan dampak deforestasi terhadap ekosistem dan ketahanan pangan. Menyusul perintah tersebut, Menteri Kesehatan menyiapkan cek kesehatan khusus bagi para menteri, sementara media nasional dan internasional melaporkan pernyataan ini dengan sudut pandang masing‑masing.

Berdasarkan laporan Sindonews Nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga hutan primer meski pemerintah berencana menambah lahan pertanian untuk menutup kesenjangan produksi pangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus selaras dengan komitmen konservasi, tanpa mengorbankan kawasan hutan yang masih asli. Detik Health menyoroti konsekuensi administratif dari mandat tersebut, melaporkan bahwa Menkes akan menyusun cek kesehatan (CKG) khusus bagi para menteri dan wakil menteri. Menurut Detik, langkah ini diambil sebagai respons langsung atas perintah Presiden, guna memastikan kebugaran pejabat yang terlibat dalam implementasi kebijakan pertanian dan lingkungan. BBC News Indonesia menempatkan pernyataan Prabowo dalam konteks politik dua tahun kepemimpinan Prabowo‑Gibran. Artikel tersebut menanyakan apakah kebijakan baru dapat memenuhi harapan publik terkait ketahanan pangan dan pelestarian hutan. Meskipun tidak memberikan detail tambahan, BBC menekankan bahwa keputusan ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan.

Dampak bagi pembaca

Arahan Prabowo berpotensi memperkuat kebijakan pertanian berkelanjutan dengan menutup celah antara peningkatan produksi pangan dan konservasi hutan primer. Bagi petani, hal ini menuntut adopsi teknologi intensifikasi yang tidak memerlukan alih fungsi lahan hutan. Di sisi lain, persiapan cek kesehatan bagi menteri menambah dimensi akuntabilitas administratif, memastikan pejabat siap secara fisik menghadapi tantangan kebijakan. Pemerintah perlu mengintegrasikan mekanisme pemantauan satelit dan audit lingkungan untuk menegakkan larangan membuka hutan primer, serta menyediakan insentif bagi praktik agroforestry yang ramah lingkungan.